Konflik Agraria Berlarut, RUU Reforma Agraria Didorong Benahi Regulasi dan Data

Konflik agraria di Indonesia masih berlarut akibat tumpang tindih izin, batas lahan tidak cermat, regulasi sektoral yang terfragmentasi, serta belum optimalnya integrasi data pertanahan. DPR mengangkat RUU Pengaturan Reforma Agraria untuk menanggulangi masalah ini. Adian Yunus Yusak Napitupulu (BAM DPR) menyatakan negara sering kali kontribusi penciptaan konflik, seperti pada program transmigrasi 1970-1980-an yang akhirnya ternyata masuk kawasan hutan. Azis Subekti (Pansus RUU) menekankan perlu menyelesaikan ketimpangan penguasaan tanah dengan data pertanahan akurat. Muhammad Khozin menyoroti fragmentasi regulasi antarsektor dan tidak terintegrasinya data antarlembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup, BPN, dan program transmigrasi. RUU diharapkan menjadi landasan hukum untuk mengurai konflik agraria yang berlangsung puluhan tahun.