KPK Dalami Dugaan Tarif Promosi Jabatan di Pemkab Pemalang

KPK sedang menyelidiki dugaan praktik jual beli jabatan di Pemerentah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dengan mencekikik adanya tarif tertentu untuk promosi, rotasi, atau mutasi jabatan ASN. Kasus ini berkembang dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 28 Juli 2026, yang berhasil menetapkan empat tersangka dalam dua klaster berbeda. Pada klaster pertama, Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro diduga menggunakan merekomendasiannya, Mohamad Haris alias Gus Haris, untuk mengumpulkan dana sebesar Rp1,98 miliar dari perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. Klaster kedua mengungkapkan Anom menjadi korban pemerasan oleh Setya Budi Dias Oktavianto, seorang anggota Polri yang bertugas sebagai staf administrasi KPK, yang diduga menerima informasi dari ayahnya, Lilik Budi Suprianto, untuk memeras Anom dengan janji bisa membantu mengurus perkara di KPK. Selain dugaan pemerasan, Anom juga diduga menerima gratifikasi lainnya. KPK telah menyita dokumen proyek, rekaman CCTV dari 15 lokasi, dan menemukan penggunaan timer pesan otomatis pada ponsel tersangka. Anom Widiyantoro telah ditahan dan membantah tuduhan tersebut.