Marak OTT Kepala Daerah, Golkar Singgung Ongkos Politik Mahal

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyoroti maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai dampak lemahnya pendidikan politik di internal partai. Dalam acara Training of Trainers (TOT) Akademi Partai Golkar Tahun 2026 di Aula Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Senin (3/8), Sarmuji menegaskan bahwa partai memiliki kewajiban melakukan rekrutmen kader yang berintegritas, memiliki kapasitas, dan kemampuan profesional. Partai juga harus terus membina serta mengawasi kader setelah mereka menjabat sebagai pejabat publik.

Selain masalah pendidikan politik, Sarmuji menyoroti mahalnya ongkos politik sebagai akar masalah yang belum mendapatkan solusi tepat. Ia mendesak agar persoalan ini menjadi perhatian dalam pembahasan undang-undang politik, terutama Undang-Undang Pilkada. Sarmuji menekankan bahwa partai politik tidak hanya bertugas mencetak kader untuk menduduki jabatan publik, tetapi juga bertanggung jawab memagari mereka agar tetap dalam koridor yang benar saat menjalankan tugas.