Marak OTT Kepala Daerah, Golkar Soalkan Biaya Mahal di Sistem Sekarang
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah mendorong Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar partai politik memperkuat sekolah partai dan melatih calon kepala daerah sebelum diusung. Pelatihan meliputi tata kelola pemerintahan, birokrasi, dan pengelolaan keuangan daerah. Namun, Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menyoroti biaya politik yang mahal dalam sistem pemilu saat ini sebagai akar masalah korupsi yang berulang. Ia menilai pelatihan tanpa perubahan sistemik tidak akan menyelesaikan masalah.
Sarmuji menegaskan bahwa OTT kepala daerah akan terus terjadi jika akar permasalannya, seperti biaya politik tinggi, tidak ditangani. Golkar sudah berulang kali memberikan imbauan, tetapi tanpa solusi mendasar, persoalan berulang. Ia mengusulkan revisi UU Pilkada untuk mengatur biaya politik. Tito juga menyebut kemungkinan perubahan metode pemilihan melalui DPRD, sesuai konstitusi, dan menekankan pentingnya kaderisasi yang kuat sebelum pencalonan.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
Liputan6.com · 31 Juli 2026 pukul 11.43
KPK Benahi Internal usai Pegawai Diduga Peras Bupati Pemalang
Liputan6.com · 31 Juli 2026 pukul 05.23
KPK Benahi Sistem Internal usai Pegawai Diduga Peras Bupati Pemalang
SINDOnews · 30 Juli 2026 pukul 20.20
KPK Semester I 2026: 12 OTT, Didominasi Kepala Daerah
Liputan6.com · 30 Juli 2026 pukul 20.06
Marak OTT KPK Kepala Daerah, Tito Karnavian Ungkap Arahan Prabowo
Berita terkait
Marak OTT Kepala Daerah, Golkar Singgung Ongkos Politik Mahal
Liputan6.com · 4 Agustus 2026 pukul 02.03
Marak OTT Kepala Daerah, Golkar Persoalkan Biaya Mahal di Sistem Sekarang
Detik.com · 31 Juli 2026 pukul 12.58
Mendagri Sudah Lapor Prabowo soal Marak Kepala Daerah Terjaring OTT
Detik.com · 30 Juli 2026 pukul 17.01
Beda Pilihan Saat Pilkada, Tenaga Outsourcing Diduga Dicopot atas Perintah Eks Bupati Fadia
VOI · 14 Agustus 2026 pukul 11.30