Menata Kembali Kepercayaan Nahdliyin

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang telah selesai, namun banyak pertanyaan belum terselesaikan terkait dinamika yang terjadi selama proses berlangsungnya. Di luar keputusan formal dan penetapan kepemimpinan, ruang refleksi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan seluruh anggota dan simpatisan organisasi. Kericuhan dan perdebatan yang menyertapi Muktamar tidak hanya mencerminkan dinamika forum, tetapi juga menyinggung isu-aturan, keadilan prosedural, netralitas, dan kemampuan organisasi dalam mengelola perbedaan.

Salah satu keputusan yang diambil adalah penerapan masa jeda politik selama satu tahun bagi calon pemimpin NU. Istilah 'iddah politik' dipakai sebagai metafora untuk masa jeda agar calon pemimpin tidak terikat dengan kepentingan politik praktis. Namun, banyak pertanyaan muncul terkait rasionalitas angka satu tahun tersebut, seperti mengapa tidak enam bulan atau dua tahun, dan apakah seseorang yang telah meninggalkan jabatan politik selama 365 hari benar-benar independen. Pertanyaan ini tidak bertujuan menggugat kewenangan organisasi, tetapi lebih ke arah pemahaman rasional di balik kebijakan tersebut.

Artikel menekankan pentingnya membangun demokrasi maslahat yang menggabungkan mekanisme demokrasi dengan nilai-nilai al-syura, keadilan, amanah, kesetaraan, dan kemaslahatan umum. Mayoritas memiliki hak untuk mengambil keputusan, tetapi tidak berhak untuk bertindak tidak adil terhadap minoritas. Kekerasan dan intimidasi tidak dapat dibenarkan, sementara kritik dan aspirasi harus disampaikan melalui mekanisme organisasi. Pada akhirnya, tujuan utama Muktamar bukan pada kemenangan kandidat, tetapi pada keutuhan jam‘iyyah, kehormatan semua pihak, dan pemulihan kepercayaan warga Nahdliyin agar organisasi tetap kuat di hadapan berbagai tantangan bangsa dan kemanusiaan.