Mendagri Dorong Percepatan Integrasi E-Government untuk Penyaluran Bansos

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Integrasi ini melibatkan data kependudukan berbasis biometrik dengan berbagai kementerian dan lembaga, bertujuan memastikan bansos diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Tito menyampaikan hal ini dalam pengarahan kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Papua pada Jumat, 31 Juli 2026.

Hasil uji coba pemadanan data berbasis biometrik di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan masih besarnya kebutuhan pembaruan data, dengan beberapa data penerima bansos tidak sesuai kondisi aktual. Fokus pembaruan data adalah pada kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4. Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu daerah prioritas dalam perluasan implementasi e-government sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan target penambahan 100 daerah lagi.

Tito mengajak seluruh organisasi perangkat daerah, aparat kampung, dan petugas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk mendukung pemutakhiran data. Kolaborasi ini dinilai penting agar bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.