Perkuat Akurasi Penyaluran Bansos, Mendagri Dorong Percepatan Integrasi E-Government

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Melalui integrasi data kependudukan berbasis biometrik dengan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah menargetkan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak, terutama pada kelompok desil 1 hingga desil 4.

Uji coba pemadanan data berbasis biometrik di Kabupaten Banyuwangi oleh Ditjen Dukcapil menunjukkan masih besarnya kebutuhan pembaruan data. Sejumlah data penerima bansos sebelumnya dinilai tidak sesuai kondisi aktual sehingga memerlukan perbaikan. Hal ini menjadi dasar pentingnya percepatan integrasi e-government di daerah-daerah lain.

Kabupaten Biak Numfor ditetapkan sebagai salah satu daerah prioritas perluasan e-government menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI. Presiden meminta penambahan 100 daerah, dengan Biak menjadi salah satu fokus di Papua. Mendagri mengajak seluruh organisasi perangkat daerah, aparat kampung, hingga petugas Posyandu untuk mendukung pemutakhiran data agar bansos dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten benar-benar tepat sasaran.