Mendagri Genjot E-Government demi Wujudkan Bansos Tepat Sasaran

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Integrasi data kependudukan berbasis biometrik dengan berbagai kementerian dan lembaga bertujuan agar pemerintah lebih tepat menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan, khususnya pada kelompok desil 1 hingga desil 4.

Uji coba pemadanan data berbasis biometrik di Kabupaten Banyuwangi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menemukan masih banyak data penerima bansos yang perlu diperbarui karena tidak lagi sesuai kondisi aktual. Kabupaten Biak Numfor ditetapkan sebagai salah satu daerah prioritas perluasan e-government sebelum peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus, sesuai permintaan Presiden untuk menambah 100 daerah lagi.