Perkuat Akurasi Penyaluran Bansos, Integrasi E-Government Dikebut

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Integrasi ini melibatkan data kependudukan berbasis biometrik dengan berbagai kementerian dan lembaga, bertujuan memastikan bansos diberikan hanya kepada masyarakat yang berhak. Dengan sistem yang lebih akurat, pemerintah dapat menentukan penerima bansos secara tepat.

Uji coba pemadanan data di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan masih adanya kebutuhan pembaruan data, karena beberapa data penerima bansos tidak sesuai kondisi aktual. Pembaruan data difokuskan pada kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4, guna meminimalkan kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial.

Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu daerah prioritas dalam perluasan e-government sebelum peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Mendagri mengajak seluruh organisasi perangkat daerah, aparat kampung, dan petugas Posyandu untuk mendukung pemutakhiran data, sehingga bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten tepat sasaran.