Mendagri Pantau 26 Daerah yang Bermasalah Terkait Pembiayaan PPPK

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah masih memantau 26 daerah yang mengalami keterbatasan anggaran dalam pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah telah memetakan daerah-daerah dengan kendala belanja dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Keuangan untuk ditindaklanjuti.

Pada 5 Agustus 2026, pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp18,9 triliun yang diharapkan hampir dapat menyelesaikan seluruh permasalahan PPPK di daerah. Tito menyampaikan bahwa anggaran ini sudah cukup untuk mengatasi sebagian besar masalah yang ada.

Meskipun demikian, pemerintah tetap melakukan pemantauan ketat terhadap 26 daerah untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan efisiensi anggaran. Tito tidak merinci daerah mana yang sedang dipantau.