Mendagri Sebut Akurasi Data Kependudukan Kunci Bansos Tepat Sasaran

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa akurasi data kependudukan menjadi kunci utama agar penyaluran bantuan sosial (bansos) benar-benar tepat sasaran. Ia menyampaikan hal ini saat memberi arahan kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor pada 31 Juli 2026. Menurut Tito, integrasi data kependudukan yang akurat dan terverifikasi dapat memastikan hanya warga yang layak yang menerima bantuan, sekaligus meminimalkan kesalahan penyaluran. Pemutakhiran data difokuskan pada masyarakat di desil 1 hingga 4, yang merupakan prioritas program perlindungan sosial pemerintah.

Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi bansos tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi terutama pada kualitas data kependudukan. Ia menjelaskan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dipadukan dengan verifikasi biometrik memungkinkan proses validasi penerima manfaat dilakukan lebih presisi, sehingga mengurangi risiko data ganda, identitas fiktif, atau penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria. Ditjen Dukcapil juga akan memperkuat kolaborasi dengan Pemda melalui pendampingan teknis dan penggunaan Dashboard Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Ditjen Dukcapil bersama Pemkab Biak Numfor mengadakan kelas teknis bagi aparatur terkait dan menyerahkan dukungan teknis seperti perangkat VSAT Starlink, data by name by address (BNBA) yang dienkripsi, serta akses Dashboard SIAK untuk pemantauan data secara real time. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya percepatan SPBE yang ditargetkan selesai sebelum pertengahan Agustus 2026.