Muzani Ungkap Alasan MPR Tak Gegabah Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan alasan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak akan gegabah mengubah UUD 1945. Menurutnya, amendemen UUD 1945 yang dilakukan pada 1999-2002 memberikan dampak besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti menguatkan posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus menetapkan pembatasan kekuasaan presiden. Selain itu, amendemen tersebut juga menegaskan Indonesia sebagai negara hukum dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia. Muzani menambahkan, perubahan UUD 1945 juga mengatur pemilihan presiden secara langsung, memberi rakyat kesempatan untuk mengetahui program calon dan menagih janji setelah pemilihan. Karena dampak perubahan konstitusi dianggap sangat besar, Muzani menegaskan MPR akan berhati-hati dan tetap mendengarkan aspirasi berbagai pihak sebelum memutuskan untuk mengubah UUD 1945.