Pakar Dorong Pencegahan Menyeluruh Untuk Atasi Karhutla

Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih ditangani dengan pendekatan represif dan penunjukan pelaku, bukan solusi pencegahan berbasis akar masalah sosial-ekonomi. Hal ini disampaikan dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk “Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Usaha Tangani Karhutla” di Gedung C Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (1/10). Para pemangku kepentingan mendorong penguatan pencegahan struktural, kepastian tata kelola lahan, dan kolaborasi lintas sektor untuk memutus siklus bencana ekologis ini.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, menjelaskan bahwa karhutla adalah akibat, bukan penyebab utama. Akar masalah terletak pada aspek sosial-ekonomi, seperti penggunaan api untuk pembukaan lahan yang dianggap murah dan cepat, serta tradisi pembersihan hama. Untuk meningkatkan kesadaran, APHI mengeluarkan surat edaran ke anggotanya dan mengundang pakar kebakaran untuk sosialisasi pencegahan.

Pakar Kehutanan Petrus Gunarso menambahkan, berdasarkan analisis data spasial, 84 persen titik panas terletak di luar area perkebunan sawit yang terkelola, seperti hutan konversi (15 persen), hutan lindung (10 persen), dan area terbuka lainnya. Sementara 16 persen titik panas terdeteksi di area perkebunan yang dikelola secara formal. Data ini menunjukkan pentingnya penanganan terhadap lahan tidak terkelola untuk mencegah karhutla.