PAN Terbuka soal Opsi Pileg Dulu Baru Pilpres, Singgung Biaya Pemilu

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar pemilihan legislatif (pileg) digelar lebih dulu, dengan hasilnya menjadi tiket pencalonan presiden (pilpres). Usulan ini disampaikan sejak awal pembahasan RUU Pemilu, dengan alasan agar masyarakat lebih fokus memilih dan mengurangi beban dalam satu periode pemilu. Doli juga menekankan pentingnya memisahkan pileg, pilpres, dan pilkada agar tidak digabung dalam satu jadwal.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan sikap terbuka terhadap usulan tersebut, namun menegaskan bahwa desain pemilu harus tetap taat konstitusi dan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, setiap perubahan desain pemilu perlu mempertimbangkan kepentingan pemilih, biaya pemilu, kualitas kampanye, dan efektivitas pemerintahan presidensial. PAN juga menyoroti bahwa putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 telah memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029, sehingga perubahan desain harus tidak menciptakan persoalan konstitusional baru.

Politikus PAN Saleh Partaonan Daulay menyarankan agar wacana pileg lebih dahulu disimulasikan terlebih dahulu untuk melihat untung-rugi dari perubahan desain. Menurutnya, pemisahan pileg, pilpres, dan pilkada akan meningkatkan biaya penyelenggaraan pemilu, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap dampaknya sebelum diimplementasikan.