Pansus DPD Dorong Peta Jalan Penanganan Konflik di Papua

Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI mendorong pemerintah merumuskan peta jalan nasional untuk penanganan konflik di Papua. Wakil Ketua Pansus, Filep Wamafma, menyampaikan usulan ini dalam audiensi di kantor Bupati Mimika yang dihadiri perwakilan TNI, Komnas HAM, dan tokoh masyarakat setempat. Pansus mendalami kondisi pengungsi, korban kekerasan, pendidikan, dan layanan kesehatan di wilayah yang terdampak konflik.

Berdasarkan data Komnas HAM, selama semester I 2026 tercatat 42 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua. Konflik ini menyebabkan 59 orang meninggal dunia dan 50 orang luka-luka. Dari korban meninggal, 43 adalah warga sipil, delapan aparat TNI/Polri, dan delapan anggota kelompok sipil bersenjata. Filep menekankan bahwa di balik setiap angka ada dampak nyata pada keluarga, anak-anak, dan komunitas yang kehilangan tempat tinggal, terganggunya pendidikan, kesehatan, dan sumber penghidupan.

Filep menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap strategi penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Ia mendorong Presiden untuk segera membentuk tim investigasi, tim rekonsiliasi, atau tim dialog guna memastikan kondisi di Papua kembali aman dan damai. Hasil temuan Pansus akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut, dengan ukuran keberhasilan yang tidak hanya ditentukan oleh berhentinya konflik, tetapi juga kemampuan masyarakat kembali ke kampung, anak-anak kembali bersekolah, dan pelayanan kesehatan berjalan normal.