Pemda Kesulitan Membayar Gaji PPPK dan P3K Paruh Waktu Dampak Kewenangan Semu

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyatakan kesulitan pembayaran gaji PPPK dan P3K paruh waktu di daerah terkait dengan otonomi daerah. Ia meminta pemerintah memperhatikan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2027. Pemerintah pusat menyalurkan sekitar Rp18,9 triliun ke 546 pemerintah daerah untuk mendukung pembayaran gaji PPPK dan kebutuhan pembangunan daerah, yang berasal dari penyelesaian tunggakan DBH dan tambahan DAU. Khozin menyambut baik langkah ini sebagai respons pemerintah pusat terhadap masalah di daerah, sejalan dengan kesepakatan antara Komisi II DPR dan pemerintah.