Pemkab Kulon Progo Yakin Bisa Efisien Tanpa PHK PPPK

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yakin dapat menerapkan efisiensi anggaran tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjang Kerja (PPPK). Bupati Agung Setyawan menyatakan fokus pada penataan struktur dan penghematan operasional melalui perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penggabungan sekolah dasar. Dengan strategi ini, porsi belanja pegawai berhasil ditekan dari di atas 40 persen menjadi 38 persen dari total APBD. Target selanjutnya adalah menurunkan rasio ini secara bertahap hingga mencapai 35–36 persen. Agung menegaskan komitmen tidak ada pemecatan sebelum masa kontrak berakhir, sekaligus menekankan efisiensi dilakukan melalui efektivitas sistem, bukan pengurangan tenaga kerja.