Alhamdulillah, Sudah Ada Jaminan Kontrak PPPK Tidak Diputus di Tengah Jalan

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menegaskan tidak akan memutus kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjar Kerja (PPPK) di tengah masa kontrak yang sedang berjalan. Bupati Agung Setyawan menyatakan komitmen ini sekaligus menjelaskan bahwa efisiensi anggaran belanja pegawai dilakukan melalui perampingan struktur organisasi, bukan dengan pemecatan. Saat ini, rasio belanja pegawai di Kulon Progo telah turun menjadi 38 persen dari total APBD, turun dari posisi sebelumnya di atas 40 persen. Pemkab menargetkan angka ini dapat terus menurun hingga mencapai 35 hingga 36 persen. Untuk mencapai target efisiensi tersebut tanpa merelakan tenaga kerja, Pemkab Kulon Progo menerapkan perampingan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta evaluasi berkala terhadap tenaga kontrak. Salah satu langkah nyata yang telah menghemat miliaran rupiah adalah kebijagan penggabungan sekolah dasar (regrouping SD).