Polemik Ijazah Gibran, Pemerhati Hukum: Lebih Besar Politiknya daripada Hukumnya
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Gugatan Denny Indrayana terhadap ijazah Gibran ke Mahkamah Konstitusi tidak perlu ditangani secara berlebihan menurut Pemerhati Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan. Ia menilai syarat pencalonan harus ditinjau berdasarkan aturan hukum sejak tahapan pencalonan, bukan melalui perang pernyataan publik. Edi menekankan gugatan harus diuji lewat proses hukum dan bukti, bukan dinamika politik. Mantan Wamenlu Dino Patti Djalal sebelumnya menilai Gibran menghindari respons terhadap tudingan tersebut. Edi juga menyatakan apabila perkara sudah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, proses hukum harus dihormati. Ia menilai polemik ini lebih besar dimengkinki oleh aspek politik daripada isu hukumnya.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
Warta Ekonomi · 17 September 2026 pukul 15.07
Ini Dia 101 Alat Bukti Rahasia Denny Indrayana untuk Mendiskualifikasi Gibran dalam Gugatan MK
Warta Ekonomi · 16 September 2026 pukul 10.20
PSI Kaget Denny Indrayana Baru Kejar Bukti Ijazah Gibran ke Sydney
Warta Ekonomi · 16 September 2026 pukul 07.55
Gugatan Denny Indrayana Patah? Ahli Ungkap Alasan Kenapa Dokumen Singapura-Australia Gibran Sah Menurut Hukum
Warta Ekonomi · 15 September 2026 pukul 16.23
Isu Ijazah Gibran Diyakini Bakal Diseret-seret Terus sampai Jadi Presiden
Berita terkait
Denny Indrayana Bantah Siapkan Amien Rais sebagai Wapres Pengganti Gibran
Warta Ekonomi · 4 September 2026 pukul 19.26
Solidaritas Advokat Indonesia Minta MK Tolak Permohonan Denny Indrayana
SINDOnews · 15 September 2026 pukul 16.25
Respons Gibran Soal Ijazah: Titip Pembelaan ke Pendukung
Warta Ekonomi · 15 September 2026 pukul 15.30
Denny Indrayana Cs Tantang Gibran di MK: Tunjukkan Bukti Lulus SLTA
JPNN.com · 15 September 2026 pukul 15.15