Denny Indrayana Ajukan Gugatan Hukum terkait Kelayakan Pendidikan Gibran di Mahkamah Konstitusi

Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum, mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memverifikasi kelayakan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia juga mengajukan permintaan informasi resmi ke UTS Insearch Sydney, Australia, terkait riwayat pendidikan Gibran periode 2004–2007. Di Australia, Denny mengklaim siap menggunakan izin praktik solicitor untuk menjalani proses hukum. Gibran diklaim tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA atau setaranya sejak pencalonan, yang berpotensi membuat hasil Pilpres 2024 tidak sah. Namun, berbeda dari laporan awal, beberapa media menyebut Denny mengajukan PHPU pada 10 September 2026, bukan 2024. Ahli hukum Rismon Sianipar menyebut ijazah Gibran dari Orchid Park Secondary School (Singapura) dan UTS Insearch (Australia) sah secara internasional, mengacu pada sistem berbasis British. Sementara itu, Denny menyatakan telah menyiapkan 101 alat bukti untuk mendukung gugatan, meskipun daftar lengkapnya dirahasiakan. Solidaritas Advokat Indonesia (SAI) menolak gugatan tersebut, menyatakan proses pemilu telah final sejak dua tahun lalu. Polemik ini dipengaruhi oleh dinamika politik, menurut Pemerhati Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan.