Prabowo Bakal Tutup 750 BUMN
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah menutup 290 BUMN sebagai bagian dari perampingan perusahaan negara. Target pemerintah adalah tersisa maksimal 300 BUMN pada 31 Desember 2026, dengan 750 BUMN yang akan ditutup. Awalnya, pemerintah menemukan 1.074 BUMN termasuk anak dan cucu perusahaan, jauh melebihi perkiraan awal sekitar 300-400 BUMN. Prabowo menilai sebagian BUMN tidak produktif dan tidak bertanggung jawab, sehingga perlu dilakukan restrukturisasi besar-besaran.
Dalam proses perampingan, pemerintah berhasil menghemat lebih dari Rp50 triliun dari pengurangan biaya gaji direksi, komisaris, sewa gedung, kendaraan, dan perjalanan dinas. Target penghematan akan meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026. Dana yang dihemat diharapkan dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat seperti perbaikan puskesmas, renovasi sekolah, dan penyediaan rumah.
Prabowo juga membuka kemungkinan penanganan hukum terhadap pengurus BUMN masa lalu, termasuk pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut direksi selama 30 tahun terakhir. Namun, ia juga menyatakan akan meminta DPR mempertimbangkan pemberian amnesti khusus bagi pihak yang mengakui kesalahan dan bertobat.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
Detik.com · 15 Agustus 2026 pukul 07.25
Prabowo Kejar Target BUMN Dipangkas Jadi 300
Warta Ekonomi · 14 Agustus 2026 pukul 16.16
Prabowo: 290 BUMN Sudah Ditutup, Pemerintah Kejar Target Pangkas Jadi 300
Warta Ekonomi · 14 Agustus 2026 pukul 15.55
Prabowo: 750 BUMN Lebih Akan Ditutup, Hanya yang Produktif Dipertahankan
Liputan6.com · 14 Agustus 2026 pukul 14.30
BUMN Sering Ngarang Keuntungan, Prabowo Bakal Usut Direksi 30 Tahun Terakhir
Berita terkait
Tutup 290 BUMN, Prabowo Klaim Hemat Operasional Rp 50 Triliun
JPNN.com · 14 Agustus 2026 pukul 13.48
Prabowo Ungkap BUMN Dipangkas Hemat Rp 50 Triliun: Ada Gaji Direksi sampai Perjalanan Dinas
Liputan6.com · 14 Agustus 2026 pukul 11.03
Prabowo Minta Anak Cucu Perusahaan BUMN Dipangkas
Liputan6.com · 9 Agustus 2026 pukul 23.43
KPK Respons Wacana Pengadilan Ad Hoc BUMN yang Diusulkan Prabowo
kumparan · 17 Agustus 2026 pukul 15.08