BUMN Sering Ngarang Keuntungan, Prabowo Bakal Usut Direksi 30 Tahun Terakhir

Presiden Prabowo Subianto menyatakan kepriwaianannya terhadap pengelolaan BUMN yang dianggap tidak bertanggung jawab. Ia menemukan adanya 1.074 entitas BUMN beserta anak dan cucunya, jauh melebihi perkiraan sebelumnya yang hanya 300-400 entitas. Prabowo menduga banyak BUMN tidak produktif dan mengakibatkan keuntungan palsu melalui manipulasi laporan keuangan. Untuk mengatasi hal ini, ia berencana mengusut kinerja direksi BUMN selama 30 tahun terakhir, bahkan mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc khusus. Namun, ia juga membuka kemungkinan memberikan pengampunan bagi pihak yang mengakui kesalahan, dengan usulan ini diputuskan oleh DPR.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintahan Prabowo telah menutup 290 entitas BUMN dan menargetkan hanya 300 BUMN yang produktif pada akhir tahun. Prabowo menekankan bahwa BUMN adalah aset rakyat dan tidak boleh dijadikan keuntungan kelompok tertentu. Dengan perampingan ini, pemerintah claims menghemat biaya operasional sebesar Rp 50 triliun. Hanya BUMN yang mampu menciptakan nilai tambah yang akan dipertahankan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerataan ekonomi dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset negara. Prabowo menegaskan komitmennya untuk memastikan BUMN berfungsi demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segolongan kecil.