Prabowo: Kemandirian Hakim bukan Alasan Lepas dari Pengawasan Etik

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD menegaskan pentingnya kemandirian hakim yang harus diiringi dengan akuntabilitas. Komisi Yudisial (KY) menerima 1.402 laporan dan 622 permohonan pemantauan persidangan Januari-Juni 2026, mengusulkan sanksi terhadap 121 hakim yang melanggar kode etik (14 sanksi sedang, 17 sanksi berat). Remunerasi hakim junior meningkat 280%, melebihi rata-rata ASEAN, dan penghasilan Ketua MA RI lebih tinggi dari Singapura. Mahkamah Agung mencatat produktivitas 99,54% dengan menyelesaikan 37.973 dari 38.148 perkara, 96,74% dalam kurang dari tiga bulan. MK memutus 598 perkara termasuk perselisihan pilkada, dengan 84,51% permohonan diajukan daring.