Prabowo Minta Data Korporasi Terlibat Karhutla: Saya Ingin Tahu Milik Siapa

Presiden Prabowo Subianto meminta data korporasi yang diduga terlibat tindak pidana penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Permintaan ini disampaikan saat rapat terbatas penanganan bencana alam secara virtual pada Senin (7/9/2026). Prabowo meminta Kapolri untuk menyelidiki laporan-laporan kebakaran yang terjadi, termasuk kasus di mana lahan langsung dijadikan perkebunan setelah pembakaran.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit memberikan laporan progres penanganan karhutla. Hingga kini, tercatat 200 laporan polisi sedang diproses dengan 138 tersangka yang telah diamankan, terdiri dari 119 kasus sengaja dan 18 kasus lalai. Delapan korporasi sedang dalam proses hukum, sementara 18 perusahaan sedang dilakukan pendalaman dan 42 perusahaan lain diberikan sanksi administrasi.

Prabowo menekankan pentingnya mengidentifikasi pemilik korporasi yang terlibat. Ia meminta Kementerian Kehutanan, ATR/BPN, dan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan (PKH) untuk menilai dan menyita izin-izin yang berkaitkan dengan kasus ini, termasuk Hak Guna Usaha (HGU), jika terbukti melakukan pidana.