Prabowo Tampung Masukan Akademisi soal Badan Pengelola Gambut-Mangrove

Presiden Prabowo Subianto sudah mendengar masukan dari ilmuwan dan akademisi tentang pengelolaan gambut dan mangrove. Masukan ini menjadi dasar pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan BPGMN akan dibentuk langsung di bawah Presiden dengan anggaran cukup dan diisi pakar profesional.

Untuk menyiapkan BPGMN, pemerintah akan menggelar workshop bersama 22 pakar untuk membahas mandat, SOP, dan struktur organisasi. Hasil pembahasan akan menjadi bahan draft Peraturan Presiden. Praktik pengelolaan gambut di Desa Tanjung Leban, Riau akan dijadikan 'laboratorium hidup' sebagai contoh dan referensi untuk replikasi di enam provinsi prioritas karhutla.

Pengelolaan gambut di Riau menunjukkan kolaborasi antara pemerintah, peneliti, masyarakat, dan sektor swasta melalui water sharing dengan sekat kanal. Prabowo memutuskan pembentukan BPGMN yang berbeda dari BRGM yang dibubarkan pada Desember 2024 karena perbedaan struktur dan anggaran.