Reaksi KPK soal Usulan Prabowo Bentuk Pengadilan Adhoc BUMN

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, memberikan tanggapan positif terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin membentuk pengadilan adhoc khusus BUMN. Langkah ini ditujukan untuk mengusut tuntas berbagai dugaan pelanggaran serta kerugian yang melibatkan jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara selama 30 tahun terakhir. KPK menilai bahwa inisiatif tersebut berpotensi mengembalikan kerugian negara demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kendati menyambut baik, Setyo menyampaikan bahwa saat ini belum ada pembahasan mendalam maupun rencana aksi teknis mengenai pembentukan pengadilan tersebut. KPK menyatakan akan memantau perkembangan lebih lanjut terkait realisasi rencana yang diusulkan oleh Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Senayan tersebut.

Usulan pengadilan adhoc ini mencuat setelah pembentukan Danantara mengungkap fakta adanya 1.074 entitas perusahaan BUMN. Jumlah ini jauh melampaui perkiraan awal Presiden Prabowo yang menduga jumlah BUMN hanya berkisar antara 300 hingga 400 perusahaan.