Respons 7DDE, Infast Bestari Tolak Ekonomi Diserahkan ke Mekanisme Pasar

Direktur Kebijakan Publik Infast Bestari, Muhammad Ridha, menyuarakan keberatan terhadap kesimpulan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) yang menekankan peran negara dalam perekonomian sebagai sesuatu yang menandakan kemunduran. Menurutnya, kesulitan hidup rakyat tidak otomatis berarti negara harus mengurangi program sosial berskala besar dan menyerahkan lebih banyak keputusan ekonomi ke pasar. Ridha mengingatkan bahwa peran negara dalam ekonomi tidak dengan sendirinya melemahkan usaha lokal, namun perlu hati-hati agar tidak menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk menguasai sumber daya publik.

Ridha juga menekankan bahwa konsentrasi modal swasta dan penguasaan rantai distribusi oleh segelintir pelaku usaha justru dapat menyingkirkan pedagang kecil dari pasar. Oleh karena itu, ia mendukung penghapusan prosedur yang korup dan berbelit, sekaligus penguatan perlindungan bagi buruh, lingkungan, dan kemampuan industri dalam negeri melalui peran proaktif pemerintah.

Selain itu, Ridha menyatakan tidak setuju dengan pengelompokan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, subsidi energi, sekolah rakyat, koperasi desa, dan Danantara sebagai program populis yang dapat dikurangi anggarannya. Ia berargumen bahwa program-program tersebut penting untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak boleh dianggap remeh.