Respons Menhub Usai Dirjen Hubla Didesak Mundur Imbas Kasus Kecelakaan Kapal

Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo mendesak Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Muhammad Masyhud untuk mundur dari jabatannya. Desakan ini disampaikan usai tercatat ada 601 kecelakaan kapal sejak Januari hingga Agustus 2026. Yasti menyoroti dugaan hengkang pengawasan penumpang yang melebihi kapasitas kapal, sekaligus mengkritik Kelangkaan Standar Operasional Keselamatan Pelayaran (KSOP) yang tidak menghentikan kapal sebelum keberangkatan. Menurutnya, rekomendasi dari Komisi Nasional Pencari Kecelakaan Lalu Lintas dan Keselamatan Transportasi (KNKT) tidak pernah dilaksanakan oleh Dirjen Hubla. Yasti juga membandingkan dengan Korea, di mana satu kejadian kecelakaan saja dapat menyebabkan seorang perdana menteri mengundurkan diri. Ia menegaskan bahwa jika Masyhud tidak rela mundur, Menhub Dudy Purwagandhi seharusnya bertindak untuk memecatnya. Menurut data yang disampaikan, sebanyak 230 orang tewas dalam kecelakaan kapal selama periode tersebut. Menhub Dudy merespons dengan menyatakan bahwa evaluasi kinerja jajarannya akan dilakukan secara rutin, termasuk terhadap Dirjen Hubla. Ia menekankan bahwa setiap individu di Kementerian Perhubungan akan dievaluasi berdasarkan performanya.