Sahroni Desak Polisi Hukum Berat Pelaku Mafia Tanah Bogor: Sangat Merugikan Rakyat!

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendesak Polda Metro Jaya dan Polres Bogor untuk mengusut tuntas praktik mafia tanah di Kabupaten Bogor. Hal ini merespons penggeledahan kantor BPN Kabupaten Bogor pada 9 September 2026 terkait dugaan penyimpangan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 di Kecamatan Bojonggede.

Sahroni meminta agar seluruh pelaku, termasuk oknum ATR/BPN jika terbukti terlibat, dijatuhi hukuman pidana seberat-beratnya. Ia menekankan bahwa praktik mafia tanah di wilayah tersebut sudah merajalela dan sangat merugikan masyarakat dalam jangka panjang, terutama mengingat kasus PTSL ini telah terjadi sejak tujuh tahun lalu.