Sanksi Potong Gaji PPPK dan P3K Paruh Waktu Mulai Diterapkan Besok

Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menerapkan sistem absensi daring bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu mulai 1 September 2026. Kepala BKPSDM Kota Mataram Taufik Priyono menyatakan kebijakan ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pegawai. Sanksi pemotongan gaji hingga 2% per hari ketidakhadiran atau keterlambatan disetujui dan otomatis masuk sistem, hasilnya direkap oleh bagian administrasi tiap OPD sesuai ketentuan dalam kontrak kerja masing-masing pegawai.