Target Pertumbuhan 6% dengan Defisit Mengecil, RAPBN 2027 Uji Produktivitas dan Kualitas Eksekusi

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, Senayan, pada Jumat 14 Agustus 2026. Dalam pidatonya, Presiden menempatkan APBN sebagai instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. GREAT Institute menilai kebijakan ini menunjukkan arah ekonomi yang lebih jelas, di mana APBN bukan hanya sebagai instrumen pembiayaan negara, tetapi sebagai alat pembangunan untuk memperkuat kapasitas produksi, memperbaiki layanan dasar, menutup kebocoran, meningkatkan efisiensi belanja, dan memastikan pertumbuhan lebih langsung dirasakan rakyat.

Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Adrian Nalendra Perwira, menyorati konsistensi paradigma ekonomi Presiden Prabowo yang menempatkan negara sebagai institusi aktif dalam membenahi pasar, memperkuat daya saing, mengurangi biaya transaksi, dan mengarahkan sumber daya nasional ke sektor yang lebih produktif. Menurut Adrian, karakter utama RAPBN 2027 terletak pada upaya menggabungkan tiga agenda sekaligus: pertumbuhan yang lebih tinggi, belanja yang tetap ekspansif, dan defisit yang lebih terkendali. Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun, belanja negara Rp4.097,2 triliun, dan pembiayaan Rp671,2 triliun dengan defisit 2,40% PDB, lebih rendah dibandingkan defisit APBN 2026 sebesar 2,68% PDB.

Dengan asumsi PDB 2027 sekitar Rp27.987 triliun, belanja negara setara sekitar 14,6 persen PDB, sedikit lebih rendah dari 14,94 persen dalam APBN 2026. Target pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi ditargetkan 2,5%, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, harga minyak mentak Indonesia USD75 per barel, lifting minyak 610 ribu barel per hari, dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.