GREAT Institute Menilai RAPBN 2027 Menunjukkan Arah Kebijakan Ekonomi, Diuji Dua Hal

GREAT Institute menilai RAPBN 2027 menunjukkan pergeseran kebijakan ekonomi yang lebih tegas. Target pertumbuhan 6% dalam RAPBN 2027 menjadi ujian produktivitas dan efisiensi belanja negara untuk menjaga defisit fiskal. Anggaran tidak lagi sekadar pembiayaan, melainkan untuk memperkuat kapasitas produksi, memperbaiki layanan dasar, menekan kebocakan, serta meningkatkan realisasi pertumbuhan yang dirasakan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, 14 Agustus 2024. Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Adrian Nalendra Perwira, menyatakan Nota Keuangan menunjukkan konsistensi paradigma ekonomi pemerintahan Prabowo yang menempatkan negara sebagai aktor aktif memperbaiki pasar dan mendukung sektor produktif. Negara harus kuat namun tidak mengganggu pasar yang sehat, yang membutuhkan data baik, aturan jelas, pengadaan efisien, infrastruktur dasar, pasar modal kredibel, dan perlindungan rakyat. Salah satu poin menarik RAPBN 2027 adalah pemerintah mengejar tiga agenda sekaligus: pertumbuhan lebih tinggi, belanja ekspansif, serta menjaga defisit. Pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp 3.426 triliun, belanja negara Rp 4.097,2 triliun, dan pembiayaan Rp 671,2 triliun. Defisit dirancang 2,40% PDB, lebih rendah dari APBN 2026 sebesar 2,68%. Dengan asumsi PDB 2027 Rp 27.987 triliun, belanja negara sebesar 14,6% PDB, sedikit lebih rendah dari APBN 2026 14,94%.