Tito Tegaskan Reforma Agraria untuk Kepentingan Rakyat

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan reforma agraria harus berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Pada rapat kerja di Jakarta, Tito menyatakan pentingnya mengatasi dominasi penguasaan tanah oleh pihak tertentu yang berpotensi memicu konflik. Ia memerhatikan lahan HGU dan HGB yang tidak digunakan secara optimal, serta mengambil kembali lahan idle untuk didistribusikan kepada masyarakat. Reformasi ini sejalan dengan program swasembana pangan presiden, dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan lahan pangan dan kebutuhan investasi industri, terutama di Pulau Jawa.