Mendagri Tegaskan Reforma Agraria untuk Wujudkan Keadilan Sosial

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan reforma agraria harus fokus pada keadilan sosial dan manfaat nyata bagi masyarakat sesuai UUD 1945 Pasal 33. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Tito menyampaikan bahwa penguasaan lahan secara sepihak memicu konflik sosial, sehingga perlu revisi regulasi agraria. Pemerintah menyoroti lahan hak guna usaha dan hak guna bangunan yang tidak optimal, serta lahan menganggur yang harus ditutup kembali dan didistribusikan kepada rakyat. Tito juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan lahan pangan dan kebutuhan industri, terutama di Pulau Jawa. Dia mengusulkan skema kompensasi bagi daerah yang konsisten menjaga lahan pertanian demi keseimbangan pembangunan wilayah.