Tsunami Kebangkrutan, 1.000 Perusahaan Jepang Gulung Tikar

Jumlah kebangkrutan perusahaan di Jepang mencapai 1.028 kasus pada Juli 2026, naik 6,9% dibandingkan tahun sebelumnya, menandai kedua kali berturut-turut angka kebangkrutan melebihi 1.000 kasus. Lonjakan ini dipicu oleh gabungan tekanan ketenagakerjaan dan inflasi, dengan total kewajiban perusahaan yang bangkrut melonjak 41,4% hingga mencapai 236,3 miliar yen (sekitar Rp 26,9 triliun). Kebangkrutan Zentoshin, perusahaan sistem transaksi kartu kredit di Osaka dengan kewajiban 115,16 miliar yen, menjadi penyumbang utama dan diperkirakan sebagai kebangkrutan terbesar di Jepang tahun ini.

Penyebab utama kebangkrutan adalah ketiadaan tenaga kerja dan kenaikan biaya. Kebangkrutan akibat kekurangan tenaga kerja mencapai 63 kasus, termasuk 36 kasus yang dipengaruhi oleh kenaikan biaya tenaga kerja, dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Para ekonom menyatakan bahwa kenaikan upah yang tidak seimbang dengan kemampuan pendapatan perusahaan justru memperparah kondisi likuiditas. Di sisi lain, kebangkrutan akibat kenaikan harga mencapai 93 kasus, tertinggi sejak 2022, didorong oleh pelemahan yen yang menaikkan biaya bahan baku.

Dari 10 sektor industri, tujuh mencatat peningkatan kebangkrutan, termasuk konstruksi, ritel, dan transportasi. Sektor informasi dan komunikasi mengalami lonjakan 62,5%, termasuk perusahaan perangkat lunak yang terdampak AI. Sektor jasa mencatat kebangkrutan terbanyak dengan 342 kasus. Perusahaan kecil dengan kewajiban di bawah 100 juta yen menyumbang hampir 80% dari total kasus kebangkrutan.