Usai Perpres Ojol, Pimpinan DPR-Pemerintah Lanjut Rapat Bahas Status Guru PPPK
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Pimpinan DPR dan pemerintah menggelar rapat koordinasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/8/2026) untuk membahas status guru PPPK. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal serta sejumlah menteri dan wakil menteri, antara lain Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri PAN-RB Rini Widiyantini, Menag Nasaruddin Umar, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Wamendagri Bima Arya, Wamensesneg Juri Ardiantoro, dan Wamendikdasmen Atip Latipulhayat.
Rapat ini mengikuti rapat koordinasi sebelumnya terkait Perpres transportasi online (ojol) yang juga dipimpin Dasco. Rapat ojol tersebut menghasilkan kesepakatan finalisasi penyusunan Perpres yang mencakup tidak hanya angkutan penumpang, tetapi juga angkutan barang dan makanan. Dasco menjelaskan tarif barang dan makanan diatur oleh Komdigi, tarif angkutan orang oleh Kementerian Perhubungan, dan pelaku transportasi online dinaungi Kementerian UMKM.
Setelah finalisasi, pemerintah akan melakukan proses harmonisasi dengan melibatkan organisasi pelaku transportasi online dan aplikator sebelum Perpres dikeluarkan. Rapat kali ini menandakan lanjutan koordinasi DPR-pemerintah pasca penyelesaian draf Perpres ojol untuk membahas isu status guru PPPK.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
Warta Ekonomi · 18 Agustus 2026 pukul 19.07
DPR dan Pemerintah Bahas Nasib Guru PPPK, Sejumlah Menteri Hadir di Rapat Koordinasi
Media Indonesia · 18 Agustus 2026 pukul 18.43
Pimpinan DPR dan Pemerintah Segera Tuntaskan Perpres Ojek Online
kumparan · 18 Agustus 2026 pukul 18.16
Dasco-Cucun Pimpin Rapat Bareng Pemerintah di DPR, Bahas Status Guru PPPK-ASN
kumparan · 20 Agustus 2026 pukul 12.30
Andre Rosiade Apresiasi DPR-Pemerintah Beri Kepastian Nasib Guru PPPK pada 2027
Berita terkait
Komisi X: Pengangkatan guru PPPK paruh waktu ke penuh waktu tanpa tes
ANTARA News · 21 September 2026 pukul 16.35
Pemerintah Tunggu Usulan DPR soal Ambang Batas Parlemen
JPNN.com · 1 Oktober 2026 pukul 12.00
DPR Cemas Infrastruktur Data Pemerintah Jalan Sendiri-Sendiri
Warta Ekonomi · 30 September 2026 pukul 15.25
Menkum soal RUU Pemilu: Belum Dibahas, Pemerintah Tunggu DPR Rampungkan Draf
kumparan · 29 September 2026 pukul 19.40