Video: Subsidi Energi Bengkak dan Bebani APBN, Reformasi Energi Mendesak

Ketidakpastian geopolitik global di tengah konflik Iran dan Amerika Serikat berdampak pada lonjakan subsidi energi Indonesia. Sebagai negara net importir minyak dan BBM, realisasi subsidi energi dan kompensasi hingga akhir Juni 2026 sudah mencapai Rp 233 triliun. Angka ini diperkirakan akan lebih besar pada tahun 2027.

Direktur Kolaborasi Internasional INDEF Imaduddin Abdullah menilai kenaikan risiko subsidi energi terkait kondisi pendapatan dan belanja negara dalam APBN. Karena Indonesia masih tergantung impor energi, besarnya subsidi ditentukan oleh harga global, nilai tukar, dan konsumsi domestik. Saat harga minyak melonjak diikuti pelemahan nilai tukar dan naiknya konsumsi, beban subsidi dan kompensasi diproyeksikan naik Rp 200 triliun sehingga bisa mencapai Rp 526 triliun. Penyaluran subsidi energi masih tidak tepat sasaran hingga 42 persen. Subsidi energi fosil juga membatasi kemampuan fiskal untuk membiayai pembangunan nasional.

Principal Energy Shift Institute Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil serta penyaluran subsidi yang berfokus pada komoditas bukan pada masyarakat penerima. Strategi penyaluran kompensasi energi belum memiliki arah yang jelas sehingga banyak diterima oleh masyarakat yang tidak berhak. Menghadapi ketergantungan impor energi dan besarnya beban subsidi, Indonesia membutuhkan reformasi subsidi sekaligus percepatan transisi energi.