Waka Komisi IX DPR Minta BGN Ubah Sistem MBG ke Dapur Berbasis Sekolah

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) merombak sistem penyediaan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan beralih dari dapur tersentralisasi ke dapur berbasis sekolah. Permintaan ini disampaikan menyusul tingginya kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG. Berdasarkan data per 2 September 2026, tercatat 50.059 orang menjadi korban dari 460 kejadian keracunan di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota. Charles menilai angka tersebut menunjukkan masalah sistemik, bukan kejadian terisolasi, sehingga perlu perubahan sistem yang mendasar. Dapur berbasis sekolah diharapkan dapat memperpendek waktu antara penyajian dan konsumsi, sehingga mencegah kontaminasi bakteri akibat makanan terlalu lama berada pada suhu ruang. Menurutnya, setelah 4 jam makanan dibiarkan di suhu ruang, risiko pertumbuhan bakteri meningkat secara signifikan. Selain aspek keamanan pangan, dapur berbasis sekolah juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal dengan menggunakan bahan baku dari pasar dan peternak di sekitar wilayah sekolah. Charles juga menyarankan pemerintah membayar ganti rugi kepada pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi agar transisi ke sistem baru tidak menjadi beban finansial berkelanjutan.