Wamendagri Bima Arya Minta Daerah Tingkatkan PAD Tanpa Bebani Masyarakat

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan tanpa membebani masyarakat. Dalam forum di Bekasi, ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu fokus pada perluasan basis wajib pajak, penggunaan teknologi, dan integrasi data, bukan sekadar kenaikan tarif pajak. Menurutnya, pendekatan ekstensif ini dapat mengoptimalkan penerimaan sambil mencegah kebocoran fiskal secara berkelanjutan.

Berdasarkan data, 86 persen pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki kapasitas fiskal lemah dan bergantung pada transfer pusat. Kondisi ini lebih parah di tingkat kabupaten, dengan 96 persen daerah dalam kategori yang sama. Bima menyoroti pentingnya inovasi teknologi, seperti aplikasi Persada di Kota Malang dan sistem split payment di Medan, yang berhasil meningkatkan akurasi pajak dan mencegah kecurangan.

Bima juga mendorong kepala daerah untuk mengadopsi pendekatan co-creation dalam perumusan kebijangan fiskal, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan menggunakan data yang valid. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sekaligus memastikan kebijakan yang dibuat relevan dan efektif bagi seluruh lapisan masyarakat.