Wamendagri: Pemerintah Masih Komunikasi Informal soal RUU Pemilu
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan pemerintah masih melakukan komunikasi informal dengan pimpinan Komisi II DPR terkait pembahasan RUU Pemilu. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah isu strategis, namun belum menentukan sikap resmi karena pembahasan formal belum dimulai. Fokus utama mencakup ambang batas parlemen (parliamentary threshold), teknis pemilihan, pengaturan penyelenggara pemilu, serta daerah pemilihan.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong memastikan pembahasan RUU Pemilu tetap berjalan meski DPR memasuki masa reses. Komisi II telah membentuk Panitia Kerja (Panja) pada 29 September untuk menyusun jadwal pembahasan. Masa reses akan dimanfaatkan untuk rapat Panja, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Bagikan
Diberitakan juga oleh
CNN Indonesia · 5 Oktober 2026 pukul 16.08
DPR Kebut RUU Pemilu di Masa Reses, Bakal Undang Partai Nonparlemen
CNN Indonesia · 5 Oktober 2026 pukul 20.31
Ambang Batas Parlemen 5 Persen Goyah, Fraksi-fraksi Kembali Beda Sikap
Liputan6.com · 5 Oktober 2026 pukul 18.23
Ambang Batas Parlemen Masuk Isu Strategis RUU Pemilu
CNN Indonesia · 5 Oktober 2026 pukul 17.51
DPR Tetapkan 10 Isu Krusial RUU Pemilu dan Jadwal Rapat
Berita terkait
Daftar 23 Anggota Panja RUU Pemilu, Mulai Susun Jadwal Pekan Depan
Detik.com · 2 Oktober 2026 pukul 08.09
DPR Temui Parpol Nonparlemen Besok, Ini yang Dibahas
Liputan6.com · 1 Oktober 2026 pukul 20.23
8 Partai Non-Parlemen Usul Parliamentary Threshold 1%, Akan Diserahkan ke DPR
Detik.com · 29 September 2026 pukul 01.14
Terungkap! Ketua DPR Akhirnya Bongkar Fakta Sebenarnya di Balik Wacana Parliamentary Threshold 5 Persen!
Warta Ekonomi · 28 September 2026 pukul 16.07