Wamensos: Negara Jemput Anak Keluarga Miskin untuk Putus Mata Rantai Kemiskinan

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi melalui pendidikan. Sekolah Rakyat ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan bahwa kemiskinan tidak cukup ditangani dengan bantuan sosial, tetapi harus diputus dari sumbernya melalui investasi pada pendidikan berkualitas. Sekolah Rakyat menggunakan konsep pendidikan berasrama agar anak tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga tinggal dalam lingkungan pendidikan yang mendukung pembentukan karakter dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Saat ini, Sekolah Rakyat hanya mampu menampung sekitar 43.000 siswa, sementara masih ada sekitar 4,1 juta anak yang belum mendapatkan akses pendidikan. Pemerintah menargetkan agar Sekolah Rakyat dapat menampung 1 juta siswa pada 2029. Untuk mencapai target ini, pemerintah mendorong daerah untuk mempercepat kesiapan lokasi Sekolah Rakyat. Daerah yang telah mengusulkan lahan dan dinyatakan clear and clean diminta segera melengkapi persyaratan agar dapat mengikuti tahapan pembangunan tahun ini.

Kabupaten Nias Barat di Sumatera Utara dan Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah adalah dua daerah yang telah menyiapkan lokasi untuk Sekolah Rakyat. Nias Barat menyiapkan lahan seluas 8,6 hektare di Simaeasi, Kecamatan Mandrehe, dengan motivasi tingginya karena 22,47% dari sekitar 97.656 jiwa penduduk masih berada dalam kategori miskin. Grobogan menyiapkan lahan seluas 6,75 hektare di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, yang strategis karena berada di kawasan permukiman perkotaan dengan dukungan infrastruktur yang memadai.