950 Dapur MBG Terindikasi Tak Sesuai Standar

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan sekitar 950 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program makan bergizi gratis (MBG) diduga tidak memenuhi standar laik higiene sanitasi. Dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026), ia menegaskan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan syarat mutlak. BGN memberi tenggat hingga 10 Agustus 2026 bagi SPPG yang belum mengantongi SLHS untuk melengkapinya melalui Dinas Kesehatan setempat. Pihaknya juga menerbitkan surat edaran untuk asistensi administrasi di daerah.

Sudaryono menyebut angka pasti dapur yang ditutup permanen akan diumumkan kemudian. BGN menerapkan sanksi terukur secara digital: suspend ringan 10 hari, sedang 20 hari, berat 30 hari, atau penutupan permanen. Dapur yang terkena suspend ringan atau sedang bisa beroperasi kembali jika investigasi tidak menemukan masalah fasilitas, IPAL, atau sanitasi, tetapi kepala dapur tetap dijatuhi sanksi. Jika setelah dibuka kembali terjadi keracunan lagi, BGN akan mempertimbangkan penutupan permanen. BGN juga menerima pengaduan mitra yang mengalami kendala pengurusan SLHS di daerah.