Anggaran 2027 Turun, KPK Peringatkan Daya Jangkau Pemberantasan Korupsi Terancam Menyempit
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan bahwa penurunan anggaran untuk 2027 berpotensi menyempitkan daya jangkau pemberantasan korupsi. Pagu anggaran KPK pada 2027 ditetapkan sebesar Rp1.447 triliun, turun Rp134 miliar atau sekitar 8,4 persen dibandingkan 2026. Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, penurunan ini sudah memberikan dampak nyata pada pelaksanaan tugas, terutama pada fungsi pencegahan dan pengawasan.
Beberapa fungsi KPK mengalami pemangkasan anggaran yang cukup signifikan. Fungsi Koordinasi dan Supervisi turun hingga 76,8 persen, Pencegahan dan Monitoring turun 33,1 persen, dan Pendidikan serta Peran Serta Masyarakat turun 57,6 persen. Menurut Setyo, keberhasilan KPK tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga dari seberapa besar potensi kerugian negara yang dapat dicegah sejak dini.
Atas kondisi ini, KPK mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp774,31 miliar kepada Komisi III DPR RI dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 2027. Usulan ini bertujuan untuk mengembalikan kapasitas fungsi-fungsi KPK yang terdampak penurunan pagu, sekaligus memastikan agenda penindakan dan pencegahan korupsi tetap berjalan efektif.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
JPNN.com · 1 September 2026 pukul 19.24
Terima Pagu Rp1,4 Triliun, Ketua KPK Minta Tambahan Anggaran Rp774,31 Miliar
Detik.com · 1 September 2026 pukul 17.15
Rapat di Komisi III DPR, KPK Usul Tambahan Anggaran Rp 774 M untuk 2027
JPNN.com · 1 September 2026 pukul 11.26
RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Janji Politik, Saatnya DPR Membuktikan
Detik.com · 31 Agustus 2026 pukul 21.28
KPK Dukung Pemerintah dab DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset
Berita terkait
Massa Aksi Bersorak, Pimpinan DPR Janji RUU Perampasan Aset Rampung
JPNN.com · 27 Agustus 2026 pukul 14.40
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Sah Jadi UU di Paripurna Desember
Media Indonesia · 25 Agustus 2026 pukul 09.02
Muhadjir Sebut Pelaksanaan Haji Tak Boleh Bertentangan MoU Arab Saudi
CNN Indonesia · 1 September 2026 pukul 22.35
KPK Buka Peluang Panggil Bupati Rudy soal Korupsi di Bogor
JPNN.com · 1 September 2026 pukul 20.00