Beda dengan Ijazah Jokowi, Tokoh Partai Demokrat Nilai Polemik Ijazah Gibran Lebih Berat

Andi Mallarangeng, Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, menilai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran memiliki konsekuensi ketatanegaraan yang lebih berat dibandingkan isu ijazah Joko Widodo. Hal ini dikarenakan masa jabatan Jokowi telah berakhir, sehingga tidak berdampak langsung pada tata negara, sementara gugatan penyetaraan ijazah Wapres saat ini sedang diproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

Andi menyebut gugatan yang diajukan Denny Indrayana sebagai kasus tanpa preseden yang bisa berdampak besar jika dikabulkan oleh MK. Partai Demokrat memilih untuk menunggu putusan resmi MK sebelum menentukan posisi politik mereka. Dengan kepemilikan 44 kursi di parlemen, Demokrat merasa tidak berada pada posisi penentu dalam menghadapi potensi konsekuensi politik yang muncul nantinya.