Bukan Melarang, Ini Alasan BI Batasi Pembelian Dolar AS

Bank Indonesia (BI) menurunkan batas pembelian valuta asing (valas) bagi individu tanpa dokumen underlying atau kegiatan ekonomi menjadi maksimal US$10.000 per orang per bulan. Kebijikan ini diterapkan untuk mengendalikan lonjakan permintaan valas di pasar domestik dan mencegah spekulasi. Sebelumnya, batas tersebut berada pada US$100.000, kemudian bertahap-tahap diturunkan ke US$50.000, US$25.000, hingga akhirnya US$10.000. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea, menegaskan bahwa langkah ini bukan berarti larangan, melainkan upaya penataan transaksi yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi riil.

BI menurunkan ambang batas pembelian valas setelah mencermati maraknya aksi borong valas setiap kali tekanan terhadap nilai tukar rupiah meningkat. Strategi ini bertujuan meredam spekulasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Selain pembatasan pembelian, BI juga mendorong penggunaan instrumen lindung nili (hedging) untuk kebutuhan valas jangka panjang, sementara kebutuhan mendesak tetap ditangani melalui pasar spot.

Untuk memperkuat fungsi hedging, BI menaikkan insentif swap dan DNDF pada berbagai tenor. Insentif swap naik menjadi 15% (3 bulan), 20% (6 bulan), dan 25% (12 bulan), sementara insentif DNDF mencapai 25% (6 bulan) dan 30% (12 bulan). BI sengaja membuat insentif DNDF lebih tinggi dibandingkan swap pada tenor yang sama untuk mendorong investor asing menjual valas di pasar spot dan mengamankan risiko nilai tukar melalui DNDF. Selain itu, BI memperluas skema Local Currency Transaction (LCT) agar transaksi perdagangan dan investasi dengan negara mitra dapat menggunakan mata uang lokal, sehingga mengurangi ketergantungan pada dolar AS.