DPR Ngotot Nilai Tukar Rupiah Harus Menguat, Gubernur BI Jawab Begini

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Wakil Ketua Komisi XI Dolfie mendesak Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti untuk memperkuat nilai tukar rupiah di bawah kebijakan baru. Dolfie mengkritik kebijakan lama BI yang, menurutnya, selama 25 tahun tidak berhasil menguatkan rupiah terhadap dolar AS, justru konsisten melemah. Ia khawatir hal ini akan menyebabkan kebocoran anggaran pada APBN, seperti yang terjadi saat nilai tukar melebihi asumsi yang ditetapkan pemerintah.

Destry menjawab bahwa Bank Indonesia tidak dapat menentukan arah kurs secara paksa karena sangat bergantung pada fundamental ekonomi, seperti neraca pembayaran dan current account deficit (CAD). Jika defisit terus lebar, tekanan melemah pada rupiah tidak bisa dihindari tanpa kebijakan yang tidak berkelanjutan. Ia menekankan bahwa aliran modal asing dan faktor eksternal seperti harga minyak dan yield surat berharga AS juga memengaruhi pergerakan kurs.

Meski mendesak, Dolfie menegaskan bahwa BI sudah memiliki mandat untuk menjaga stabilitas nilai tukar. BI juga telah mempersempit target volatilitas dari 15% menjadi 10%. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat pada poin kesepakatan untuk memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah sesuai fundamental, melalui kecukupan cadangan devisa, pasokan valas domestik, dan pengelolaan arus modal yang lebih berkelanjutan.