DPR Tetapkan UU APBN 2027, Partai di DPR Sorot Persoalan Ini!

DPR RI resmi menetapkan RUU APBN 2027 sebagai Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-7 masa sidang 2026-2027. Semua fraksi di DPR menyatakan setuju dan menerima RUU tersebut. Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, fraksi sekaligus mengungkapkan pandangan singkat terkait pelaksanaan APBN 2027. PDI Perjuangan menegaskan APBN harus tertib, transparan, dan memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Partai Golkar berapresiasi komitmen hilirisasi, industrialisasi, serta peningkatan kedaulahan pangan dan energi. Gerindra mendukung peningkatan tax ratio menjadi 10,4% PDB pada 2027 serta peluncuran mekanisme pembayaran DBH melalui operator investasi. Nasdem menekankan esensi keberhasilan APBN pada dampak riil terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat keberhasilan target rasio Gini 0,360-0,365 tergantung distribusi pertumbuhan yang inklusif. PKS menyoroti perlunya perekonomian pedesaan yang tangguh. Keadilan Sejahtera menekankan target pertumbuhan ekonomi 6% harus inklusif dan berkeadilan. PAN mendukung kedaulahan pangan serta peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan. Partai Demokrat mendorong stabilitas ekonomi dan transformasi yang menghidupkan kehidupan rakyat.