Ganggu UMKM, Produk Impor Mulai Diburu Pemerintah

Kementerian Perdagangan dan Kementerian UMKM sedang mendiskusikan strategi untuk melindungi pelaku UMKM dari persaingan produk impor yang dianggap terlalu masif di pasar domestik. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa pemerintah sedang menyusun regulasi baru yang lebih tepat sasaran, dengan mengkategorikan impor menjadi tiga jenis: bebas, dilarang, dan diatur. Sektor tekstil dan pakaian disebutkan sebagai contoh komoditas yang termasuk dalam kategori 'diatur', yang memerlukan persyaratan ketat sesuai Permendag Nomor 17 Tahun 2025.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan bahwa gempuran produk impor murah, termasuk yang masuk melalui jalur ilegal, menjadi kendala utama UMKM saat ini, sekalipun penyaluran KUR tahun 2025 telah mencapai Rp 270 triliun kepada 4,58 juta debitur. Menurutnya, bantuan modal dan pelatihan akan sia-sia jika pasar domestik tidak dilindungi dari banjirnya barang impor.

Berdasarkan data BPS, total nilai impor Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai US$ 61,30 miliar, dengan impor barang konsumsi sebesar US$ 5,15 miliar (8,4%), sementara sisanya didominasi impor bahan baku dan barang modal. Pemerintah menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian untuk menyusun kebijakan yang melindungi industri kecil tanpa mengganggu rantai pasok nasional.