Guru Non-ASN Merasa Terlupakan di Tengah Ramainya Skema PPPK, DPR Diminta Turun Tangan

Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI) mengadakan audiensi dengan pimpinan DPR RI pada 26 Agustus 2026 untuk meminta kepastian status guru non-ASN setelah 31 Desember 2026. Mereka khawatir keberadaan mereka terabaikan di tengah pembahasan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu. FAGRI merujuk pada Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai dasar kepastian status hingga akhir 2026, namun belum ada kebijakan jelas untuk setelahnya. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa menyatakan kesiapan untuk mengawal penyelesaian persoalan ini. FAGRI menyampaikan bahwa terdapat 172.323 guru non-ASN berdasarkan cut-off 2024 yang membutuhkan kepastian kebijakan. Mereka menunggu langkah lanjutan pemerintah dan DPR agar nasib mereka tidak tertinggal dalam pembahasan kebijakan kepegawaian.