Dasco Minta Pengangkatan PPPK Dibenahi, Cegah Penumpukan di Daerah
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membahas persoalan honorer dan PPPK paruh waktu dalam rapat Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri dan APKASI pada 30 Juli 2026. Rapat ini digelar saat masa reses untuk membahas isu mendesak, termasuk kondisi fiskal daerah, inflasi, pembangunan, dana bagi hasil, dan remunerasi. Dasco menekankan perlunya membenahi tata kelola pengangkatan PPPK agar tidak terjadi penumpukan di daerah.
Menurut Dasco, pengangkatan pegawai sering dilakukan setelah pilkada, yang dapat menimbulkan masalah baru. Ia menyarankan evaluasi terhadap kewenangan kepala daerah dalam pengangkatan untuk mencegah akumulasi honorer atau PPPK paruh waktu yang berlebihan. DPR tetap mengadakan rapat di masa reses sesuai kebutuhan untuk menangani hal-hal yang mendesak.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
JPNN.com · 31 Juli 2026 pukul 09.50
Kabar Baik, Tak Ada Pemberhentian PPPK di Demak, Anggaran Gaji Sudah Disiapkan
CNBC Indonesia · 31 Juli 2026 pukul 08.40
Mendagri Tito Pastikan Tidak Ada PHK Bagi PPPK di Daerah
JPNN.com · 31 Juli 2026 pukul 05.20
Pernyataan Dasco soal PPPK Seusai Rapat Spesial di Komisi II DPR
JPNN.com · 31 Juli 2026 pukul 05.09
Poin 3 Kesimpulan Rapat di Komisi II DPR menjadi Kabar Baik bagi PPPK, Alhamdulillah
Berita terkait
5 Berita Terpopuler: Pertemuan Pimpinan Forum PPPK dan Dasco Berbuah Manis, tetapi Awas Jadi Kisruh, Artinya?
JPNN.com · 9 September 2026 pukul 07.38
DPR Audiensi dengan Aliansi PPPK Paruh Waktu, Terima Data Pegawai untuk Penataan
kumparan · 7 September 2026 pukul 20.38
Guru PPPK bisa ikut seleksi CPNS mulai 2027
ANTARA News · 31 Agustus 2026 pukul 21.34
Guru Non-ASN Merasa Terlupakan di Tengah Ramainya Skema PPPK, DPR Diminta Turun Tangan
Warta Ekonomi · 26 Agustus 2026 pukul 18.17